PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (Kodifikasi dan Unifikasi)

Djaenab Djaenab

Sari


This article outlines the development of Islamic law in Indonesia with a historical juridical approach. From the results of the discussion it can be understood that in the course of history the development of Islamic law in Indonesia is closely related to the government's attitude towards the nature of Islamic law. Misunderstandings about the nature of Islamic law may cause them to be antipathic and even hostile to Islamic law. To solve this problem, the scholars, Muslim scholars, Muslim politicians need to cooperate well to convince the Indonesian government and the non-Islamic community that Islamic law is universal and flexible. The codification and unification of Islamic law into the national legal system should not be enough to just stop the issuance of laws on marriage and religious justice, zakat, endowments only, but there still needs to be other aspects of Islamic law that need to be codified and verified, for example on Islamic economics. siyasah, jinayah and various other aspects of Islamic law.

Artikel ini menguraikan perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan pendekatan historis yuridis. Dari hasil pembahasan dapat dipahami bahwa dalam perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan sikap pemerintah terhadap hakekat hukum Islam. Kesalahpahaman terhadap hakekat hukum Islam bisa jadi menyebabkan mereka antipati bahkan memusuhi hukum Islam. Untuk menyelesaikan masalah ini maka para ulama, cendekiawan muslim, para politis muslim perlu melakukan kerjasama yang baik untuk meyakinkan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia yang non Islam bahwa hukum Islam itu bersifat universal dan fleksibel. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional seharusnya tidak cukup hanya berhenti pada keluarnya UU tentang perkawinan dan peradilan agama, zakat, wakaf saja, tetapi masih perlu ada aspek-aspek hukum Islam lainnya yang perlu dikodifikasi dan diunifikasi, misalnya tentang ekonomi syariah, siyasah, jinayah dan berbagai aspek-aspek lain dari hukum Islam.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abu Bakar, Zainal Abidin. “Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistim Hukum di Indonesia”, dalam Jurnal dua Bulanan Mimbar Hukum, No. 9, Tahun IV 1993.

Ahmad (ed.), Amrullah. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Bustanil Arifin, SH. Cet, I; Jakarta: Gema Insani pres, 1996

Echols, John M. & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia. Jakar-ta: Grame-dia, 1995.

Hadi, Samsul. & Abdurrahman, Per-kembangan Ringkas Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pra-sindo, 1984.

Fuad, Mahsun, Hukum Islam Indo-nesia Dari Nalar Partisipatori Hingga Nalar Emansipatori, Cet. I; Yogya-karta; LKis Yogyakarta, 2005.

Rasdiyanah, Andi, Problematika dan Kendala Yang Dihadapi Hukum Islam Dalam Transformasi ke Dalam Hukum Nasional, Makalah disam-paikan dalam seminar Reuni IKA Syariah IAIN Alaud-din, Makassar, 1996.

Rudiana Arief, Eddi et. al (Penyu-sun). Hukum Islam Di Indonesia Perkem-bangan dan Pembentukan, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Saefuddin Ansari, Endang. Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Bandung: Pustaka Salman. 1981.

Sostroatmojo, Arso & Wasit Auwali, Hukum Perkawinan di Indone-sia, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Suny, Ismail. Hukum Islam Dalam Hukum Nasional, Jakarta: Univ Muhama-diyah Jakarta, 1987.

Thalib, Sayuti, Receptio A. Contra-rio. Jakarta: Bina Aksara, t. th.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pus-taka. 1989.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.