SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA MAKASSAR

Andi Herawati

Sari


Rules regarding the transfer of property of a deceased person (heir) to his surviving heirs are sub-systems of Islamic law. Islam as a universal teaching teaches all aspects of human life, including in terms of the distribution of inheritance fairly. The practice of inheritance sharing in Muslim communities in the city of Makassar is very varied, there are by way of grants, deliberations or compromises, approaches to Islamic inheritance law, and also through mediation initiated by religious courts. Such resolution efforts are called resolutions through non-litigation channels, while efforts to distribute inheritance through court decisions are called settlement through litigation.

Aturan tentang peralihan harta seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya yang masih hidup merupakan sub sistem dari hukum Islam. Islam sebagai ajaran yang universial mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembagian harta warisan secara adil. Praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di kota Makassar sangat bervariasi, ada dengan jalan hibah, musyawarah atau kompromi, pendekatan hukum kewarisan Islam, dan juga melalui mediasi yang diprakarsai pengadilan agama. Upaya penyelesaian semacam itu disebut penyelesaian melalui jalur non litigasi, sedang upaya pembagian warisan melalui putusan pengadilan disebut penyelesaian melalui jalur litigasi.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Sahih} al-Bukhari, dalam Mausu’ah al-Hadis al-Syarif [CD ROM], hadis no. 6235

Darokah, Ali. “Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar yang Wajar”, dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Bandung: Mizan, 1998.

Ibu Y (53 tahun), Istri alm. RB, Wawan-cara, Makassar, 23 Juli 2018

Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Tehazed, 2010.

Mahkamah Agung RI., Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi 2009. Direktorat Jenderal Badan Pera-dilan Agama, 2014.

Mas’udi, Masdar Farid. Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan. Cet. II; Bandung: Mizan, 1997.

Muh. Arief Musi, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, Wawan-cara, Makassar, 31 Agustus 2018

Nessa, M. Rum. “Putusan Hakim sebagai Wadah Pembaharuan Hukum” dalam M.Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani (Ed), Menggugat Stagnasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016.

NF (47 tahun), putri kedelapan alm. FL, Wawancara, Makassar, 28 Agus-tus 2018

al-Qusyairy, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Shahih Muslim, dalam Mausuah al-Hadis al-Syarif, [CD ROM], hadis no. 3053

Rahman, Jalaluddin. “Metodologi Pemba-haruan sebuah Tuntutan Kelang-gengan Islam: Studi beberapa Orang Tokoh Pembaharu”, Orasi Pengukuhan Guru Besar Pemba-haruan Pemikiran Islam, Makassar, 03 Oktober, 2001.

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993.

Yanggo, Huzaemah Tahido. “Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan” dalam Dadang S. Anshori dkk (ed.), Membincang-kan Femenisme: Refleksi Musli-mah atas Peran Sosial Kaum Wanita. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 1997.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.