PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Djaenab Djaenab

Sari


Pornography is a legal issue which is rated "low enforcement" in the country, as a result of globalization blaring, he is threatening the future of the nation, especially among the younger generation. Enforcement of pornography in Indonesia is very weak (low enforcement). This happens because of their 'edge areas' of formal legal provisions governing this matter. This relates to the edge of the area prokontra which leads to the perception of pornography itself. Limitation of pornography is very vague and personal. For that need to be made legal provisions to replace the provisions of the law outdated colonial legacy that confirms the so-called pornography. The provisions of the law (ius constituendum) should be an expression of common values in the society of Indonesia, for example, the value of modesty, decency value and so on. However, if the law enforcers could not longer hold back the pace of pornography, especially if they actually take advantage of it that has menggurita and increasingly difficult to eradicate because it involves the circulation of money and manpower are very large, so it's good to do social teraphy considered. No time was right to crack down on pornography in this country, but from this moment. Umbrella law clearer and more unequivocal must be made, so that there are legal restrictions that became the foundation for anyone to act. Do not get tired of people made the pros and cons of pornography without producing anything meaningful. Make the pros and cons of this productive to do for the future of a better nation. Immediately we are concerned about the pornography

Pornografi merupakan masalah hukum yang tergolong “low enforcement” di tanah air, sebagai akibat dari arus globalisasi yang membahana, ia mengancam masa depan anak bangsa, khususnya kalangan generasi muda. Penegakan hukum atas pornografi di Indonesia sangat lemah (low enforcement). Hal ini terjadi karena adanya ‘daerah tepi’ dari ketentuan-ketentuan hukum formal yang mengatur hal ini. Daerah tepi ini berkaitan dengan prokontra yang bermuara pada persepsi tentang pornografi itu sendiri. Batasan pornografi sangat kabur dan bersifat personal. Untuk itu perlu dibuat ketentuan-ketentuan hukum baru untuk menggantikan ketentuan-ketentuan hukum usang warisan colonial yang menegaskan apa yang disebut pornografi. Ketentuan hukum tersebut (ius constituendum) harus merupakan ekspresi dari nilai-nilai umum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, misalnya nilai kesopanan, nilai kepantasan dan sebagainya. Namun demikian, jika para penegak hukum tak kuasa lagi menahan laju pornografi apalagi jika mereka malah menarik keuntungan darinya yang telah menggurita dan semakin sulit diberantas karena menyangkut perputaran uang dan tenaga kerja yang sangat besar, maka ada baiknya dipertimbangkan untuk melakukan social teraphy. Tiada waktu yang tepat untuk menindak pornografi di negeri ini, kecuali mulai saat ini. Payung hukum yang lebih jelas dan tegas harus segera dibuat, agar ada batasan hukum yang menjadi pijakan bagi siapa pun untuk bertindak. Jangan sampai masyarakat dibuat lelah dengan pro-kontra pornografi tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti. Jadikan pro-kontra ini produktif untuk berbuat demi masa depan bangsa yang lebih baik. Segeralah kita concern terhadap pornografi


Teks Lengkap:

Tidak berjudul

Referensi


Ali, Achmad. 1996. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama.

________. 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Borgotta, Edgar F, et. al. 1992. Encyclo-pedia of Sociology, vol.3. New York: MacMillan Publishing Company.

Gunawan, Rudi FX. 1997. Pelacur & Politikus. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kutchinsky B. 1985. Pornography and its Effects in Denmark and the U.S., Comparative Social Research. New York: MacMillan Publishing Company.

Lamintang, P.A.F, dan Djisman Samosir. 1983. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

Prakuso, Bambang. 1989. Kasus Kejahatan Seks: Hukum atau Keadilan? Jakarta: Antarkota.

Sugandhi, R. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.

Syihab, Quraisy. 1997. Wawasan al-Qur’an. Bandung: Mizan.

Tim Penyusun. 1991. The New Oxford Encyclopedia Dictionary. Singapore: Tappan Printing company.

Tim Penyusun. 1994. Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka.

Tim Penyusun. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Triana, Rita,& Kholis Bakhtiar Bahri. 2003. “Gelang Karet Pornografi”. Gatra, No.208 Thn IX, 31 Mei 2003.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.