Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KEBEBASAN BERAGAMA, PERLINDUNGAN MINORITAS, DAN KESETARAAN GENDER DALAM BINGKAI HUKUM ISLAM

2026-01-19T04:18:25+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam dengan fokus pada kebebasan beragama, perlindungan minoritas, dan kesetaraan gender dalam bingkai hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui kajian terhadap Al-Qur’an, Hadis, maqāṣid al-syarī‘ah, serta literatur ilmiah klasik dan kontemporer yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami kesesuaian prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai HAM kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem perlindungan HAM yang komprehensif sejak awal kemunculannya, yang berlandaskan pada prinsip martabat manusia (karāmah al-insān), keadilan (‘adl), dan persamaan (musāwah). Kebebasan beragama ditegaskan melalui larangan pemaksaan keyakinan, hak minoritas dijamin melalui konsep ahl al-dzimmah dan praktik historis Islam, sementara kesetaraan gender diwujudkan melalui perlindungan hak-hak perempuan dalam aspek spiritual, sosial, dan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka reinterpretasi HAM dalam Islam yang responsif terhadap tantangan modern, sekaligus menegaskan bahwa prinsip HAM universal memiliki keselarasan substansial dengan nilai-nilai hukum Islam.

PERNIKAHAN SIRI’ DAN KERENTANAN HAK PEREMPUAN: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Perempuan

2026-01-21T03:23:47+00:00

Pernikahan siri merupakan fenomena sosial-keagamaan yang masih bertahan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Praktik ini sering dianggap sah secara agama karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi tidak memiliki kekuatan administratif karena tidak dicatatkan pada lembaga negara. Akibatnya, perempuan dalam pernikahan siri berada pada posisi rentan dalam pemenuhan nafkah, perlindungan hukum, akses terhadap hak ekonomi, serta perlindungan martabat dan status sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis kerentanan hak perempuan dalam pernikahan siri melalui perspektif maqashid syariah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘irdh). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan maqashid syariah, menggunakan studi kepustakaan terhadap literatur fiqh, karya maqashid (al-Syatibi dan Ibn ‘Ashur), serta regulasi perkawinan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri cenderung melahirkan mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariah karena memperlemah perlindungan perempuan secara struktural. Penelitian ini merekomendasikan pencatatan perkawinan sebagai instrumen maslahat yang sejalan dengan maqashid syariah, serta penguatan literasi hukum keluarga Islam dan akses pemulihan melalui mekanisme isbat nikah.

PERAN QIYAS DALAM DINAMIKA PENGEMBANGAN FIQIH DI ERA MODERN

2026-01-13T07:20:47+00:00

Artikel ini mengkaji Peran Qiyas dalam Dinamika Pengembangan Fiqih di Era Modern dengan menyoroti relevansi dan urgensi qiyas sebagai instrumen ijtihad dalam menghadapi kompleksitas persoalan kontemporer. Qiyas, sebagai metode analogi hukum dalam tradisi ushul fikih, sejak masa klasik berfungsi untuk memperluas cakupan hukum syariat terhadap kasus-kasus baru yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam nash. Di era modern, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, bioetika, dan sosial politik melahirkan problem-problem baru yang menuntut respons hukum yang adaptif dan tetap berakar pada prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Melalui pendekatan analitis dan normatif, artikel ini menegaskan bahwa qiyas memiliki posisi strategis dalam pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengisi ruang-ruang ijtihad pada isu-isu seperti fintech, rekayasa genetika, kedokteran modern, transaksi digital, dan tata kelola publik. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan qiyas secara metodologis harus dilakukan melalui analisis ‘illah yang akurat, serta pemahaman mendalam terhadap konteks sosial. Dengan demikian, qiyas bukan sekedar metode analogi tradisional, tetapi sebuah mekanisme epistemologis yang dinamis dalam menjembatani ketentuan syariat dengan realitas kontemporer.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESISWAAN DALAM JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 25 MALUKU TENGAH

2026-01-13T07:14:02+00:00

Penerimaan peserta didik baru merupakan kebutuhan sekolah yang dilaksanakan pada setiap awal tahun ajaran. Sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui empat jalur, yaitu jalur domisili sebesar 30%, jalur prestasi sebesar 30%, jalur afirmasi sebesar 30%, dan jalur mutasi sebesar 5%. Pelaksanaan penerimaan melalui jalur-jalur tersebut memerlukan manajemen kesiswaan yang efektif dan efisien agar proses penerimaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti meninjau aspek manajemen sekolah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui keempat jalur tersebut, sehingga dapat terlaksana secara baik, tertib, dan sesuai regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai manajemen penerimaan peserta didik baru yang meliputi jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi di SMA Negeri 25 Maluku Tengah. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, Kepala Urusan Humas, Kepala Urusan Kesiswaan, serta operator sekolah. Para subjek tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan manajemen sekolah, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan peserta didik baru. Pada Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Implementasi Manajemen Siswa Baru yang dilakukan oleh SMA Negeri 25 Maluku Tengah telah dilakukan secara professional oleh berbagai pihak termasuk Kepala Sekolah, Kaur Kesiswaan, Kaur Humas dan Opertator sekolah. Semua komponen melakukan tugasnya sesuai rencana kerja dalam persiapan penerimaan siswa baru. 2) Jalur Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri 25 Maluku Tengah dilakukan melalui empat jaluar sesuai ketentuan yang berlaku yakni Jaluar Domisili, Afirmasi Jaluar Prestasi, dan Jaluar Prestasi. Jalur tersebut masih memenuhi standar persyaratan presentase sesuai Permendikbud Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid baru.

KEBEBASAN BERAGAMA DAN ETIKA BERPAKAIAN DI TEMPAT KERJA (Analisis Asas Kebebasan dan Tanggung Jawab Menurut Hukum Islam)

2026-01-13T07:04:30+00:00

Penelitian ini mengkaji isu kebebasan beragama dan etika berpakaian (dress code) di tempat kerja dengan menitikberatkan pada asas kebebasan dan tanggung jawab dalam hukum Islam. Konflik muncul ketika kebijakan institusi yang menuntut profesionalitas berbenturan dengan ekspresi keagamaan pekerja melalui simbol berpakaian, khususnya hijab. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kebebasan beragama di ruang kerja serta merumuskan solusi normatif berdasarkan prinsip hurriyyah (kebebasan) dan mas’uliyyah (tanggung jawab). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum Islam, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan simbol agama melalui dress code sering kali tidak netral dan berpotensi diskriminatif, sehingga harus diuji dengan prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi. Dalam perspektif Islam, kebebasan beragama diakui namun dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan berpakaian yang ideal adalah kebijakan yang inklusif, proporsional, serta berbasis dialog untuk menjaga profesionalitas tanpa meniadakan hak keberagamaan pekerja.

INTERNALISASI NILAI MORAL DALAM KELUARGA SEBAGAI BASIS PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK

2025-07-18T05:40:01+00:00

Abstract: The formation of children's morals within the family environment is a crucial process involving the inculcation of noble values, ethics, and good behavior from an early age. The family serves as the primary foundation in developing a child's character and personality, establishing a moral basis that will guide them in social life. This study aims to analyze and describe how children's morals are formed within the family environment in Kareloe Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency. This research employed a qualitative approach with a descriptive research type. The research location was Kareloe Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency. The research subjects were families in Kareloe Village selected through purposive sampling. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation. The collected data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research findings, it was discovered that the formation of children's morals in Kareloe Village is carried out through various methods, including: (1) examples from parents and other family members, (2) religious education and religious values, (3) habituation of good and polite behavior, (4) giving advice and reprimands, and (5) involving children in social and religious activities in the community. Nevertheless, challenges in children's moral formation were still found, such as the negative influence of social media and peer environment. The results of this study indicate that the family's role is highly dominant in the formation of children's morals in Kareloe Village. Cooperation among parents, the community, and educational institutions is expected to further strengthen the formation of children's morals to become individuals with good character and morality.

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM HAFALAN AL-QUR’AN DI SMP IT AL BINA MASOHI

2026-01-13T07:16:55+00:00

Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan program hafalan Al-Qur’an di sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kemampuan peserta didik dalam menghafal Al-Qur’an di SMP IT Al Bina Masohi, baik dari segi kelancaran hafalan maupun kemampuan membaca dan ketepatan makharijul huruf. Sebagian siswa mampu menghafal beberapa juz Al-Qur’an dengan baik, sementara sebagian lainnya belum dapat mencapai target hafalan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan kepala sekolah, pelaksanaan program hafalan Al-Qur’an, serta metode hafalan yang diterapkan di SMP IT Al Bina Masohi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah dan dua guru pembina tahfidz. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan sangat penting dalam pengelolaan program hafalan Al-Qur’an, yaitu sebagai pendidik, pelaksana program, motivator, dan supervisor. Program hafalan Al-Qur’an di SMP IT Al Bina Masohi telah berjalan dengan baik melalui perencanaan yang terstruktur, pelaksanaan kelas tahfidz yang terjadwal, serta dukungan guru yang memiliki kompetensi membaca dan menghafal Al-Qur’an. Metode hafalan yang digunakan bervariasi, meliputi metode setor, taqrir (pengulangan) dengan muraja’ah, wahdah, tes, dan metode juz, yang disesuaikan dengan tingkat kelas dan kemampuan siswa. Variasi metode ini mendukung pencapaian visi dan misi sekolah dalam meningkatkan keberhasilan program hafalan Al-Qur’an.

PLURALISME HUKUM WARIS INDONESIA: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata

2026-01-17T00:40:15+00:00

Penelitian ini membahas pluralisme hukum waris di Indonesia yang ditandai oleh keberlakuan hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (KUHPerdata/BW) dalam satu sistem hukum nasional. Kondisi tersebut melahirkan ketegangan norma dan praktik, terutama pada perbedaan konsep keadilan, legitimasi sosial, prosedur administratif, serta kewenangan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus melalui analisis literatur serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris mendorong masyarakat memilih sistem hukum berdasarkan kebutuhan sosial dan kepentingan praktis, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum, potensi konflik keluarga yang berkepanjangan, serta praktik pemilihan forum (forum shopping) antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi melalui penguatan regulasi dan standardisasi prosedur, peningkatan literasi hukum waris, penguatan mediasi, serta penegasan batas kewenangan peradilan agar tercapai kepastian hukum dan keadilan sosial dalam pembagian warisan.