Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI BPN MAROS

Achmad Adrian Ridwan, Nurdin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Studi ini mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi penertiban aset lahan yang diabaikan oleh pemilik haknya pada yurisdiksi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Maros, dengan mengacu pada instrumen PP No. 20 Tahun 2021. Isu sentral berangkat dari temuan empiris mengenai banyaknya lahan yang vakum dari aktivitas produktif, sehingga memicu ketidakseimbangan penguasaan aset dan melenceng dari mandat fungsi sosial pertanahan. Kerangka analitis penelitian ini bersandar pada tinjauan implementasi kebijakan publik serta prinsip utilitas sosial hukum agraria. Desain riset mengadopsi model yuridis-empiris lewat bedah data kualitatif. Pengumpulan fakta bertumpu pada interaksi langsung dengan otoritas BPN Maros, observasi fisik lokasi, dan telaah arsip. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa langkah BPN Maros secara prosedural telah sejalan dengan mandat regulasi. Kendati demikian, rintangan krusial masih membayangi, seperti minimnya presisi data yuridis maupun spasial, rendahnya iktikad baik pemilik lahan, hingga stagnasi pembaruan data administratif. Di sisi lain, kelengkapan arsip pada kasus tertentu dan respons positif segelintir pemegang hak menjadi katalisator kelancaran program. Konklusi studi ini menggarisbawahi bahwa kunci sukses pengambilalihan dan penertiban aset mangkrak sangat bergantung pada validitas basis data serta relasi kooperatif antara aparatur negara dan warga pemegang hak.

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PANAKKUKANG

Della Puspita Sukardi, Andi Arfan Sahabuddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penanganan tindak pidana penganiayaan dengan modus pembusuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhi proses penegakan hukum di wilayah Polsek Panakkukang. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara mendalam dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Temuan penelitian menunjukkan adanya dinamika fluktuatif dengan tren penurunan kuantitas kasus dari 14 kasus pada tahun 2024 menjadi 13 kasus pada tahun 2025. Secara substansial, teridentifikasi penerapan model penanganan hibrida di mana mayoritas kasus (11 perkara) berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, sedangkan 2 kasus dilimpahkan ke pengadilan akibat kualifikasi luka berat dan resistensi korban. Faktor penghambat utama meliputi ketiadaan legalitas identitas kependudukan pelaku serta hambatan sosiologis berupa penolakan damai dari pihak korban.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DI BANK SYARIAH INDONESIA

Fahiqul Rahman, Marif — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan kredit tanpa agunan (KTA) di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan karena memberikan kemudahan akses pembiayaan tanpa jaminan kebendaan.

Di satu sisi, KTA mendorong inklusi keuangan; di sisi lain, menimbulkan risiko hukum bagi kreditur, terutama ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian KTA serta mengkaji mekanisme penyelesaian wanprestasi. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Veteran Utara Makassar. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur secara normatif bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1131, serta diperkuat oleh Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah melalui prinsip kehati-hatian. Secara empiris, perlindungan diwujudkan melalui akad tertulis, klausula baku, analisis kelayakan kredit, dan mitigasi risiko (termasuk asuransi). Penyelesaian wanprestasi dilakukan bertahap melalui soft collection, middle collection, dan hard collection dengan kecenderungan mengutamakan non-litigasi. Disimpulkan bahwa perlindungan kreditur dalam KTA bersifat komprehensif, namun efektivitasnya dipengaruhi kualitas analisis kredit dan efisiensi mekanisme penagihan.

PERAN SATUAN RESERSE CRIMINAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN ALAT BUKTI DIGITAL (STUDI KASUS POLRES SIDRAP)

Ferly Eka Junandar, Adi Suriadi — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Studi ini mempunyai tujuan guna mengidentifikasi peran Satuan Reserse Kriminal Polres Sidrap dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bukti digital serta kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berorientasi pada kajian terhadap pelaksanaan hukum dalam praktik. Data empiris didapat melalui wawancara langsung dengan aparat penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sidrap, sedangkan data pendukung diperoleh materi hukum berwujud aturan UU serta literatur hukum yang relevan sebagai penunjang analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Reserse Kriminal Polres Sidrap punya fungsi krusial pada penyidikan tindak pidana pembunuhan melalui pemanfaatan alat bukti digital. Penyidik telah melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, diawali olah Tempat Kejadian Perkara, pemeriksaan saksi, penyitaan rekaman CCTV, sampai penetapan tersangka. Rekaman CCTV dalam perkara ini berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang digunakan secara terpadu dengan alat bukti lainnya untuk memperjelas peristiwa pidana dan mengarah pada identifikasi pelaku. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan CCTV umumnya bersifat teknis, seperti kualitas rekaman dan kebutuhan keahlian analisis digital. Namun, kendala tersebut tidak menghambat proses pembuktian sepanjang dikaitkan dengan alat bukti lain dalam sistem pembuktian yang berlaku.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

Megawati Tompo, Andi Arfan Sahabuddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penyalahgunaan narkotika Golongan I merupakan permasalahan serius yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam penyidikan tindak pidana narkotika Golongan I, serta mengidentifikasi tingkat efektivitas dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tahapan penyidikan mulai dari penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara (P-21) telah dilaksanakan secara prosedural. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, pemanfaatan teknologi oleh pelaku, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan sarana pendukung, serta optimalisasi kerja sama antarinstansi dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas penyidikan.

Mekanisme penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Makanan yang BerFormalin dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Muhammad Said, Nurdin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa konsumen terkait peredaran makanan yang mengandung formalin serta bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan sifat deskriptif-analitis melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data empiris terkait pengawasan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jalur non-litigasi dinilai lebih efektif karena prosesnya lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, meskipun masih menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab perdata berupa ganti rugi serta tanggung jawab pidana sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) diterapkan untuk memberikan perlindungan optimal kepada konsumen tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan BPSK, peningkatan pengawasan, serta kesadaran hukum guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DALAM KASUS PEMBAKARAN GEDUNG DPRD KOTA MAKASSAR

Nur Sasbila Putri Jayusman, Andi Arfan Sahabuddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar merupakan peristiwa tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban umum, keamanan, serta kewibawaan lembaga negara. Perbuatan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga mengganggu fungsi lembaga legislatif daerah sebagai representasi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam terkait pertanggungjawaban pidana para pelaku pembakaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar serta penerapan ketentuan hukum pidana yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 187 KUHP serta Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan. Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana pembakaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana secara adil dan proporsional.

TINJAUAN YURIDIS KELALAIAN SESEORANG YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES MAROS

Nurhajrah Permata Syarif, H.B. Hasan Basri — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dan berakibat pada kematian korban, khususnya di wilayah hukum Polres Maros. Tujuan penelitian ini Adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk kelalaian pengemudi serta mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satlantas Polres Maros, dokumentasi berkas perkara, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi umumnya berupa kurangnya kehati-hatian, pelanggaran rambu lalu lintas, kecepatan berlebih, penggunaan ponsel saat berkendara, serta kondisi kendaraan yang tidak layak jalan. Penerapan hukum pidana dilakukan dengan mengacu pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Pasal 359 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelalaian pengemudi merupakan factor utama kecelakaan fatal dan penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan budaya hukum Masyarakat.

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENYEKAPAN DAN PENYIKSAAN ANAK STUDI EMPIRIS DI SUBDIT RENAKTA POLDA SULSEL

Putri, H.B. Hasan Basri — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice dalam kasus penyekapan dan penyiksaan anak di Subdit Renakta Polda Sulawesi Selatan. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka kekerasan terhadap anak serta kebutuhan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan korban. Secara normatif, restorative justice dan diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan landasan teori restorative justice dari Howard Zehr, konsep diversi dalam SPPA, kajian viktimologi, serta perspektif keadilan restoratif dalam nilai-nilai musyawarah dan pemulihan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, serta studi lapangan melalui wawancara dengan penyidik Subdit Renakta Polda Sulsel. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual aparat memahami restorative justice, namun dalam praktiknya tidak diterapkan pada kasus penyekapan dan penyiksaan anak. Hambatan utama meliputi kategori tindak pidana sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun, trauma psikologis korban anak, relasi kuasa antara pelaku dan korban (terutama jika pelaku adalah orang tua), risiko reviktimisasi, serta tuntutan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan restorative justice dalam kasus penyekapan dan penyiksaan anak di Subdit Renakta Polda Sulsel bersifat sangat terbatas dan pada praktiknya lebih mengutamakan proses peradilan pidana formal demi perlindungan korban dan kepentingan terbaik

PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA(SATRESNARKOBA) DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

Rahmadani, H.B. Hasan Basri — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penulisan ini berfokus pada analisis peran Satuan Reserse Narkoba dalam upaya menanggulangi peredaran narkotika, serta mengkaji bentuk-bentuk penindakan yang diterapkan dalam penanganan kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah metode normatif-empiris, yakni dengan mengintegrasikan kajian normatif yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah, dengan data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Temuan kajian menunjukkan bahwa Satuan Reserse Narkoba memiliki berbagai strategi dalam melaksanakan penindakan terhadap peredaran narkotika. Upaya tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pelaksanaan program penyuluhan kepada masyarakat umum dan lingkungan pendidikan, termasuk sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), serta perguruan tinggi. Di sisi lain, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses penindakan, antara lain keterlibatan pelaku yang masih berusia di bawah umur serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana transaksi narkotika. Kajian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi penanggulangan peredaran narkotika yang diterapkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH KONI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (PUTUSAN NO. 37/PID.SUS-TPK/2025/PN MKS)

Sutriana, Andi Arfan Sahabuddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah implementasi hukum pidana materiil serta landasan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pada kasus korupsi dana hibah KONI Kota Makassar yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kasus dengan mengkaji putusan pengadilan dan aturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Data dihimpun melalui studi literatur dan penelaahan dokumen kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa penerapan hukum pidana materiil telah dilakukan secara tepat oleh Majelis Hakim melalui pemisahan unsur normatif dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dinilai tidak terbukti karena unsur memperkaya diri sendiri atau pihak lain tidak terpenuhi, sedangkan dakwaan subsidair Pasal 3 terbukti karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai Ketua Umum KONI Kota Makassar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek hukum berupa pembuktian unsur delik dan alat bukti yang sah serta aspek non yuridis berupa kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik dan dampak perbuatannya terhadap kepercayaan masyarakat. Amar putusan berupa pidana penjara, denda, dan uang pengganti merupakan hasil dari pertimbangan tersebut.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH, PERALIHAN SERTIPIKAT FISIK KE SERTIPIKAT ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 DI KANTOR BPN MAROS

Siti Hardianti Hastuti, Nurdin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sertipikat tanah fisik ke sertipikat elektronik dalam upaya penerapan kebijakan sertipikat tanah di Kabupaten Maros. Latar belakang penelitian ini didasari oleh Peratutaran Pemerintah pasal 1 Nomor 24 tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan dengan menjadikan sertipikat tanah sebagai alat bukti hak yang kuat. Mekanisme perlindungan hukum dalam peralihan sertipikat tanah fisik ke elektronik tidak merubah apapun dari subjek maupun objek perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah saat peralihan sertipikat tanah fisik ke elektronik dijamin memiliki kekuatan pembuktian hukum yang setara dimana alat bukti sertipikat elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dalam peningkatann layanan digital dari pengimputan data manual ke digital dapat menekan terjadinya sengketa tanah, namun hal tersebut belum dapat menjamin keamanan data bagi pemilik. Penerapaan Peraturan Mentreri Agrarian dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik telah relevan untuk diterapkan pada saat ini seiring dengan perkembangan ilmu penegetahuan teknologi dan informasi, dengan sistem pendaftaran tanah dan sistem elektronik menghasilkan luaran berupa dokumen yang berupa sertipikat elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah normative dan empiris, dimana data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara dengan petugas pelayanan pendaftaran tanah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maros telah melakukan digitalisai sertipikat fisik ke sertipikat elektronik sebanyak 33.449 bidang berdasarkan data statistik. Penerapan ini dilakukan dengan penyesuaian data lama dan data digital, data tumpang tindih, keterbatasan peta bidang, kesalahan administratif fisik hingga ketidakaktifan pemilik. Dengan demikian dalam penelitian ini memiliki manfaat efek strategis dalam mendokumentasikan modernisasi pertanahan dan manfaat yang luas, bagi akademisi, masyarakat, maupun instansi pemerintah.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTABES KOTA MAKASSAR

Isnawati Waleuru, Yunus Idy — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dipolrestabes makassar serta mengkaji penerapan diversi dalam kerangka keadilan restoratif. Penelitian ini meingguinakan peindeikatan eimpeiris deingan meineilah keiteintuian dalam uindang-uindang nomor 11 tahuin 2012 teintang sisteim peiradilan pidana anak kitab uindang-uindang huikuim pidana seirta uindang-uindang nomor 35 tahuin 2014 keimuidian dikaitkan peirkara deingan praktik dintingkat keipolisian. Hasil peineilitian ini meinuinjuikan bahwa peirtangguingjawaban pidana anak teitap diteirapkan deingan meimpeirtimbangkan batas uisia, tingkat keiseilahan, dan peinguirangan ancaman pidana meinjadi seiteingah hari dari maksimuim pidana orang deiwasa. Peineilitian ini meineigaskan peirluinya keiseiimbangan antara keipeintingan peirlinduingan anak dan keiadilan bagi korban guina meiwuijuidkan sisteim peiradilan pidana anak yang proporsional dan beirorieintasi peimbinaan.

PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAMUJU DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Anisa Magfirah S, Yunus Idy — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas rutan, tenaga kesehatan, dan narapidana, serta didukung oleh studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Mamuju telah berupaya memenuhi hak atas kesehatan narapidana melalui layanan kesehatan dasar, pemeriksaan rutin, pemberian obat, dan rujukan medis. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga medis, fasilitas, dan obat-obatan. Dalam perspektif HAM, pelayanan kesehatan merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan terkait. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan sangat diperlukan agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi secara maksimal dan bermartabat.

ANALISIS HUKUM WANPRESTASI TRANSAKSI GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN CABANG PEMBANTU MAKASSAR

Yasmin Agustin Nurqiah, Marif — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas tentang analisis hukum terhadap wanprestasi dalam transaksi gadai emas pada PT Pegadaian CP (CABANG PEMBANTU) Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta bagaimana prosedur penyelesaiannya menurut ketentuan hukum dan praktik operasional Pegadaian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu mengkaji aspek normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta memadukannya dengan data empiris hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di PT Pegadaian Cabang Pembantu Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga penyebab utama wanprestasi, yaitu: (1) faktor keuangan, seperti kebutuhan ekonomi mendesak sehingga nasabah tidak mampu menebus jaminan; (2) faktor kelalaian, yaitu lupa tanggal jatuh tempo atau kurangnya pemahaman mengenai prosedur; dan (3) faktor kesengajaan, yaitu nasabah mampu tetapi tidak memiliki itikad baik. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui beberapa tahap: pemberitahuan persuasif, somasi, perpanjangan jatuh tempo, pengalihan ke produk Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), hingga penjualan/lelang jaminan sebagai langkah terakhir. Prosedur ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1150, 1238, dan 1243 KUHPerdata terkait jaminan dan wanprestasi. Prosedur tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 1150 tentang gadai serta Pasal 1238 dan 1243 mengenai wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata serta menjadi referensi bagi lembaga pegadaian dalam menangani risiko wanprestasi secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga gadai dalam upaya mitigasi resiko dan penanganan wanprestasi secara efektif.

BENTUK EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA PADA GAME ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nurul Husna L, Yunus Idy — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam game online merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Pelaku memulai proses pendekatan kepada anak dan membangun kepercayaan anak sebelum terjadinya eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan eksploitasi seksual anak dan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan eksploitasi seksual anak melalui game online tidak hanya beriorentasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan penanganan yang komprehensif dan beriorentasi pada kepentingan anak, melalui aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum pidana anak, terkhususnya mengenai penanganan kejahatan seksual yang memanfaatkan media teknologi digital.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENIPUAN CUSTOMER FIKTIF JASA DRIVER TRANSPORTASI ONLINE MITRA APLIKASI MAXIM DI KOTA MAKASSAR ( KASUS DI KANTOR POLISI SEKTOR PANAKKUKANG )

Ainun Nuraini Yusuf, Yunus Idy — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi maraknya penipuan customer fiktif pada jasa driver transportasi online Maxim di Kota Makassar, serta mengevaluasi strategi penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Panakkukang. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik kepolisian dan mitra driver korban, serta observasi lapangan. Temuan utama menunjukkan bahwa kejahatan ini terjadi akibat konvergensi tiga elemen Routine Activity Theory, yaitu adanya pelaku termotivasi yang menggunakan modus operandi "pola segitiga" dan manipulasi psikologis; target yang rentan akibat tekanan sistem performa aplikasi; serta ketiadaan pengawas yang mumpuni dikarenakan lemahnya sistem verifikasi keamanan aplikasi dan birokrasi penegakan hukum yang lambat. Strategi penanggulangan yang dilakukan kepolisian meliputi penerapan Pasal 378 KUHP juncto UU ITE dan upaya preventif terbatas, namun efektivitasnya terhambat oleh absennya koordinasi institusional dengan pihak penyedia aplikasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan sistem keamanan digital oleh perusahaan aplikasi dan mekanisme kolaborasi lintas sektor untuk memitigasi risiko kejahatan siber dalam ekosistem transportasi online.

KAJIAN NORMATIF TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG ASET DIGITAL BITCOIN SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI INDONESIA

Muh. Awal Saputra, Andi Arfan Sahabuddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang aset digital Bitcoin sebagai instrumen investasi di Indonesia serta menilai relevansi regulasi yang berlaku dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan Bitcoin sebagai aset investasi yang diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun masih menyisakan berbagai persoalan hukum terkait keamanan transaksi, tanggung jawab penyelenggara, dan perlindungan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan aset digital dan perdagangan aset kripto di Indonesia.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TENTANG EKSEKUSI SENGKETA LAHAN SHOWROOM MAZDA (STUDI KASUS PUTUSAN PERDATA NOMOR 175/PDT.G/2011/PN.MKS)

Andi Muh. Agung Dwi Putra A, Andi Arfan Sahabuddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahap penting dalam proses peradilan perdata karena berkaitan langsung dengan realisasi hak pihak yang dimenangkan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi hambatan yang menyebabkan tertundanya kepastian hukum. Hal ini terlihat dalam sengketa lahan showroom Mazda di Kota Makassar berdasarkan Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/PN.Mks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim serta pelaksanaan eksekusi putusan tersebut ditinjau dari hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat untuk dieksekusi. Namun pelaksanaan eksekusi menghadapi hambatan berupa perlawanan pihak tereksekusi, klaim pihak ketiga, serta kendala administratif dan keamanan. Kesimpulannya, efektivitas eksekusi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum putusan, tetapi juga oleh faktor teknis dan sosial dalam pelaksanaannya.

IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Andi Arfan Sahabuddin, A.M Habibi Hasanuddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini Mengkaji Tentang Implementasi Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Sulawesi Selatan. Dengan Menggunakan Pendekatan Normatif-Empiris Melalui Analisis Regulasi dan wawancara dengan penyidik, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan fungsi penyidikan pada dasarnya telah sesuai ketentuan hukum, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya penyidik khususnya, tingkat kompleksitas pembuktian korupsi, serta kebutuhan koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga penegak hukum lainnya. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas penyidik, optimalisasi teknologi pendukung, dan penguatan sinergi kelembagaan guna meningkatkan kualitas penyidikan korupsi di Polda Sulawesi Selatan.

ANALISIS PUTUSAN KASUS KORUPSI DANA KREDIT USAHA RAKYAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS-TPK/2024/PN MKS)

Q.A Sammaniyyah, Adi Suriadi — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana dan penerapan sanksi hukum di Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan tinjuan pustaka. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dari aspek yuridis dan sosiologis berupa latar belakang lingkungan, serta tidak menjadikan keadaan mabuk sebagai alasan pemaaf, melainkan faktor yang mempengaruhi berat ringannya sanksi. Selain itu, implementasi hukum ini memprioritaskan prinsip bimbingan sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan pidana anak.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI OBJEK JAMINAN GADAI BERDASARKAN KUHPERDATA

Abd Rajab, Nurdin, Djuniarti — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan hukum objek jaminan gadai berdasarkan KUHPerdata dan benda bergerak yang diposisikansebagai objek jaminan gadai dalam KUHPerdata serta akibat hukumnya bagi kreditur dan debitur. Jenis penelitian ini yang diterapkan hukum normatif atau studi kepustakaan yakni dengan penelaahan bahan-bahan pustaka mencakup berbagai buku, jurnal, artikel dan materi hukum norma-norma yang berlaku meliputi Undang- Undang, prinsip-prinsip hukum, serta regulasi perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Hasilpenelitian ini menguraikan bahwa posisi hukum objek jaminan gadai pada KUHPerdata yaitu sebagai hak kebendaan yang diperoleh dari penyerahan benda bergerak. Hak gadai timbul dengan adanya perjanjian bersifat accessoir. Dan hak preferen pemegang gadai berhak didahulukan dari kreditur lain terkait pembayaran piutangnya yang bersumber dari hasil penjualan benda bergerak. Serta hak gadai membebani seluruh benda gadai secara utuh, meskipun utang pokok telah dibayar sebagian. Benda gadai hanya terbebas sepenuhnya jika seluruh utang lunas, sehingga tidak dapat dibagi-bagi. Sedangkan benda sebagai objek jaminan gadai dalam KUHPerdata adalah benda bergerak sebab benda itu diserahkan kepada kreditur oleh debitur atau pihak ketiga atas namanya, guna menjamin sebuah pinjaman. Dan melimpahkan wewenang kepada kreditur untukmemperoleh pembayaran kembali dari benda tersebut. Selanjutnya pasca terbentuknya hubungan hukum atau kesepakatan gadai antara krediturdan debitur, maka akibat hukum yang muncul adalah terciptanya hak serta kewajiban bagi tiap-tiap pihak. Bilamana dalam realisasinya salah satu pihak gagal menunaikan tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan yang disusun dan hingga menyebabkan kerugian bagi pihak lawan, maka kondisi itu dapat disebut telah melanggar janji atau wanprestasi.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG BERSTATUS WARISAN

M. Ilham, Nurdin, Andi Arfan Sahabuddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum ideal yang dapat memberikan keseimbangan antara hak ahli waris dan hak pembeli dalam transaksi jual beli tanah warisan serta mengetahui upaya harmonisasi antara hak ahli waris dan hak pembeli dalam sistem hukum perdata Indonesia agar terwujud keadilan dan kepastian hukum. Masalah utama yang diangkat adalah ketika tanah warisan dijual tanpa persetujuan seluruh ahli waris sehingga mengakibatkan transaksi menjadi cacat kewenangan dan menimbulkan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif empiris yaitu menggabungkan aspek normative (buku,jurnal,undang-undang) dengan empiris yaitu fakta yang dapat di peroleh melalui ( observasi, wawancara, dan dokumentasi).Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak ahli waris memiliki kedudukan prioritas berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, namun pembeli tetap berhak atas perlindungan hukum apabila ia beritikad baik. Perlindungan tersebut tidak berupa pengalihan hak kebendaan, melainkan pemulihan kerugian selaras dengan prinsip keadilan korektif. Dengan demikian, keseimbangan hukum antara kepentingan ahli waris dan pembeli dapat dicapai melalui penerapan kehati-hatian dalam transaksi, verifikasi status objek jual beli, serta penguatan peran pembuktian itikad baik sebagai dasar pemulihan hak pembeli.

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2000/PN SUNGGUMINASA (Kasus Lahan Jalan Balla Lompoa, Kabupaten Gowa)

Muh Nircam Reski Adi Perkasa, Nurdin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Studi membahas mengenai sengketa perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 66/Pdt.Bth/2023/PN Sgm. Permasalahan hukum yang dikaji berfokus pada kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara. Studi ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus dalam metode penelitian hukum normatif. Temuan studi ini mengindikasikan bahwasannya majelis hakim dalampertimbangannya menilai secara cermat kedudukan hukum para pihak, alat bukti yang diajukan, serta fakta-fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Berlandaskan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perbuatan melawan hukum, serta asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, pertimbangan hukum tersebut disusun. Hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai telah mengakomodasi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yang mencakup adanya tindakan, unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang terjadi. Oleh karenanya, putusan tersebut menunjukkan penerapan hukum yang bersifat sistematis serta selaras dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum yang berlaku. Diharapkan studi ini bisa memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam rangka memahami implementasi pertimbangan hakim pada perkara perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN E-COMMERCE TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN: STUDI KASUS APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Putri Fitricyah, Marif — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan mekanisme perjanjian e-commerce serta kesesuaian klausul perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Permasalahan yang dikaji meliputi karakteristik perjanjian elektronik yang diterapkan oleh Shopee serta pengaturan perlindungan data pribadi dalam klausul perjanjian tersebut ditinjai dari regulasi terkini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekundar, serta didukung oleh data lapangan berupa kuesioner kepada pengguna aplikasi Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian e-commerce Shopee berbentuk perjanjian baku elektronik yang sah dan mengikat secara hukum melalui mekanisme click-wrap agreement. Perlindungan data pribadi dalam perjanjian telah di atur, namun implementasinya belum sepenuhnya transparan dan masih menghadapi kendala dalam aspek pemahaman hak-hak subjek data oleh konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan transparansi platform dan peningkatan literasi hukum konsumen guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

ANALISIS HUKUM KEABSAHAN PERKAWINAN DIBAWAH USIA 19 TAHUN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Muh. Fadel HN, Marif — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Studi ini bermaksud guna menganalisa ketentuan hukum mengenai batas usia minimum perkawinan serta menelaah keabsahan perkawinan yang dilangsungkan dibawah usia 19 tahun dalam sistem hukum di Indonesia. Selain mengkaji batas usia minimum perkawinan serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia, studi ini juga mengevaluasi seberapa baik peraturan-peraturan tersebut melindungi anak-anak, mempromosikan perkawinan yang sehat, serta memberikan kepastian hukum. Riset hukum normatif dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun”. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum usia yang ditentukan oleh hukum pada dasarnya tidak sah, kecuali jika mendapatkan izin dari pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan aturan tersebut, seperti tingginya permohonan dispensasi perkawinan, serta adanya faktor sosial,budaya, dan ekonomi yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.

PENDEKATAN HUMANIS DALAM PENANGANAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELANGGAR LALU LINTAS DI POLDA SULSEL

Sri Wahyuni, Yunus Idy — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak di Bawah Umur yang Melanggar Lalu Lintas di Polda SulSel adalah bertujuan untuk mengetahui penerapan pendekatan humanis dalam menangani anak dibawah umur yang melanggar lalu lintas, serta menilai efektivitasnya dalam membangun kesadaran hukum dan perilaku tertib berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Data penelitian di peroleh melalui wawancara. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan humanis dilakukan teguran, pembinaan, penyuluhan, program police goes to school, serta pelibatan orang tua dan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis, yaitu pendekatan yang mengedepankan pembinaan, edukasi, dan komunikasi persuasif agar anak memahami kesalahan serta dampaknya. Penelitian ini diharapkan agar kepolisian Lalu Lintas Daerah Sulawesi Selatan mengoptimalkan penerapan pendekatan humanis melalui peningkatan kegiatan edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada anak dibawah umur.