TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN GURU MENJADI PERATURAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN DOSEN

Abstract

Dalam menjalankan tugas dan tangung jawaab sebagai pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada  daerah otonom yang berwenang Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan kewenangan yang di berikan berdasarkan ketentuan peraturan daerah tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan pemerintah daerah, fungsi Legislasi merupakan salah satu fungsi yang di miliki oleh lembaga DPRD dalam penyusunan  peraturan  Daerah demi mewujudkan pemerintahan Daerah yang baik. Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Kota Makassar, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tahapan pembentukan Peraturan daerah yang di lakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal Fungsi Legislasi. Dari hasil penilitian menunjukan bahwa DPRD kota Makassar telah berupaya dalam menjalankan fungsi legislasi berdasarkan undang-undang dan tata tertib DPRD adapun faktor pendukung yaitu membentuk pansus Ranperda Perlindungan Guru.